 |
| inulwara.blogspot.com |
Berdasarkan Surat edaran Dirjen GTK dengan nomor: 0857/B3.4/GT/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Informasi Pengecekan dan Pembaruan Data Dapodik, disampaikan bahwa tanggal 28 Februari 2018 adalah batas akhir sinkronisasi Dapodik.
Surat edaran tersebut khusus ditujukan untuk pengambilan data bagi guru bersertifikat pendidik dalam rangka persiapan penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) semester 1 tahun anggaran 2018 atau semester ke-2 Tahun Pelajaran 2017/2018.
Meskipun proses sinkronisasi sudah dilakukan berikut data hasil sinkronisasi dinyatakan valid, tak menutup kemungkinan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) tertunda atau bahkan tak dibayar.
Alasan tidak dibayarnya tunjangan profesi guru meskipun data hasil sinkronisasi Dapodik menunjukan kevalidan disebabkan guru tidak mengisi atau mengabaikan daftar hadir GTK pada aplikasi DHGTK.
DHGTK ini dirancang untuk mempercepat proses pembayaran tunjangan profesi guru, dasar atau persyaratan untuk dapat menerima tunjangan profesi sesuai pasal 15 pp 19 tahun 2017. Semua persyaratan pada pasal tersebut dapat dipenuhi dari Dapodik, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 50 tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PMK 112/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa yang menyatakan bahwa penyaluran tunjangan profesi paling lambat 7 hari setelah uang masuk ke kas daerah dan SKTP terbit harus dibayarkan kepada guru, sehingga tidak ada alasan memperlambat penyaluran dengan meminta dokumen/berkas dalam bentuk apapun yang terkait dengan penyaluran tunjangan kepada guru-guru lagi.
Mengapa SKTP terbit belum tentu TPG dibayar? Menurut salah seorang Tim Utama Dapodik Kemdikbud lewat pernyataannya mengatakan bahwa meskipun SKTP terbit belum tentu tunjangan profesi guru dibayarkan karena guru yang bersangkutan tidak mengisi daftar hadir pada aplikasi DHGTK.
